RSUPKANDOU.GO.ID, MANADO – RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado menghadiri kegiatan Forum Group Discussion (FGD) bertajuk Akselerasi Kinerja Pelayanan Rumah Sakit di Tengah Transisi Iuran Tunggal BPJS Kesehatan yang digelar di Kantor DPD RI Provinsi Sulawesi Utara, Senin (16/03). 

Dalam kegiatan tersebut, RSUP Kandou diwakili oleh Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang (PMKP), dr. Wega Sukanto, Sp.B.TKV, (K). FGD ini turut dihadiri pimpinan BPJS Kesehatan, perwakilan farmasi, serta Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara.

Pada kesempatan itu, dr. Wega memaparkan kesiapan rumah sakit dalam penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) sesuai kebijakan pemerintah.

Ia menjelaskan bahwa terdapat 12 kriteria KRIS yang harus dipenuhi oleh rumah sakit, di mana 9 kriteria harus siap diterapkan, sementara 3 kriteria lainnya bisa dapat menyesuaikan dengan kondisi fasilitas yang ada.

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya transformasi layanan rujukan serta peningkatan berbagai fasilitas pendukung rumah sakit, seperti penataan area parkir, taman, toilet, hingga ruang tunggu pasien dan keluarga. 

Tidak hanya itu, aspek waktu tunggu pelayanan dan tingkat kepuasan pelanggan juga menjadi indikator penting yang terus dipantau oleh Kementerian Kesehatan.

FGD yang dirangkaikan dengan sesi diskusi ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan di sektor kesehatan untuk membahas strategi peningkatan kinerja pelayanan kesehatan di tengah perubahan kebijakan sistem iuran BPJS Kesehatan.

Kehadiran Direktur PMKP RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado ini menunjukkan komitmen rumah sakit rujukan nasional tersebut dalam mendukung penguatan sistem pelayanan kesehatan, khususnya dalam menghadapi dinamika kebijakan pembiayaan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Melalui forum ini, para peserta diharapkan dapat saling bertukar pandangan, menyampaikan masukan, serta merumuskan langkah strategis guna memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan optimal, efektif, dan berkelanjutan di tengah masa transisi kebijakan iuran tunggal BPJS Kesehatan.(Humas Kandou)